Suara Buruh Nasional

Rabu, 03 Juli 2013

BOS Masuk SLTA, Kepala Fungsi Ganda


CATATAN : SYOFIAN WARTAWAN SUARA BURUH NASIONAL

Sekitar 700-an lebih calon murid baru, yang mendaftar di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN – I) di Jalan KH Wahid Hasyim Stabat Langkat menjelang penutupan Juni tahun ini. Diperkirakan hanya 668 orang di antara pendaftar, dipastikan lolos sebagai murid baru di kelas X. Yang akan dikondisikan dan ditampung di 18 lokal, berdasarkan jurusan mereka pilih di sa’at mendaftar. Demikian perbincangan Suara Buruh Nasional bersama Kepala SMK Negeri – I Stabat Anwar Dalimunte, SPd, beberapa sa’at berlangsungnya rapat kooperasi kalangan internal tenaga didik di lingkungannya, ketika dihubungi di gedung PKK Langkat Kamis sore pekan lalu (27/6).


Menurut Kepala SMK Negeri – I Stabat Anwar Dalimunte, SPd, final penerimaan murid baru di angka ‘668’ tersebut di atas. Selain salah satu upaya, mengkondisikan angka ideal berdasarkan lokal yang tersedia, kemudian menyikapi hasil rapat internal para tenaga didik, se SMK Negeri – I Stabat merangkap anggota panitia, usai pengumuman hasil Ujian Nasional (UN) 2012/2013 beberapa pekan terakhir.

Menjawab seputar tindak lanjut program rutin tahunan dunia pendidikan, terutama menyambut awal tahun ajaran 2013/2014 khususnya di lingkungan SMK Negeri – I Stabat. Anwar Dalimunte, SPd mempertegas, betapa pentingnya penataan yang berkaitan erat dengan mekanisme pendaftaran dan Penerimaan Siswa Baru (PSB), sesuai peraturan dan undang – undang pendidikan.

Pertimbangan tersebut dipandang rasional dan  sangat urgen, mengingat pihak sekolah turut bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan terhadap publik secara berimbang. Tanpa mengkesampingkan keunggulan pendaftar, yang dibuktikan dengan nilai terakhir dari sekolah asalnya masing - masing.

Namun argumentasi Anwar Dalimunte, SPd tersebut, bersinggungan erat terhadap keberadaan lokal dan kemampuan daya tampung sekolah sebagai ruang pembelajaran. Yang dijadikannya sebagai salah satu pertimbangan sangat mendasar, ketika memperoleh kepercayaan memimpin unit kerja di lingkungan SMK Negeri – I Stabat Langkat di beberapa kurun terakhir.

Maksudnya dengan menyikapi kapasitas ruang  sekolah, merupakan langkah awal dan sangat penting guna menciptakan kenyamanan siswa mengikuti proses pembelajaran secara kejuruan. Kesimpulan Anwar Dalimunte, SPd selaku Kepala SMK Negeri – I Stabat, justeru menghadapi peluang PSB ia harus mampu mengendalikan kewenangannya sesuai amanah undang – undang, demi menghindari pelampauan batas maksimal yang berorientasi ketidakwajaran.

BEBAN MORAL dan HUKUM
Melirik cuplikan perbandingan dibeberapa kurun waktu terakhir, hingga menjelang masa bakti kepemimpinan Anwar Dalimunte, SPd, memasuki gerbang tahun ajaran 2013/2014 ke depan dan seterusnya. ‘Ia mengkondisikan SMK Negeri – I Stabat, merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari basis pendidikan peringkat lanjutan atas. Di antara berbagai satuan pendidikan sederajat di belahan tanah air, sekalipun perguruan tersebut  masih kategori swasta’. Anwar Dalimunte, SPd memperingatkan, di awal tahun pelajaran baru tersebut untuk pertama kalinya peringkat lanjutan atas se tanah air, akan memperoleh subsidi rutin berupa kucuran Biaya Operasional Sekolah (BOS), dari pemerintah pusat. Nominal terendah Rp 500 ribu per smester, atau Rp 1 juta per tahun tiap peserta belajar.

Seiring kebijakan pemerintah pusat yang meluncurkan subsidi BOS ke setiap unit SLTA Negeri/Swasta dimaksud, sudah barang pasti menuntut para Kepala SLTA di negeri ini mampu bekerja ekstra hati – hati, ujar Anwar Dalimunte, SPd meyakinkan pewawancara. Anwar Dalimunte, SPd menyebutkan, jika sebelumnya Kepala Sekolah berfungsi sebagai Pimpinan Unit Kerja dan merangkap guru kelas, kini memperoleh tugas tambahan sebagai manajer yang mengelola penggunaan anggaran.

Dengan demikian Anwar Dalimunte, SPd menyimpulkan, melirik besarnya anggaran per tahun yang diberikan pemerintah pusat kepada pihak sekolah, berdasarkan jumlah murid. Tidak berarti membuatnya hilang kendali, hingga melakukan pelanggaran terhadap berbagai peraturan, serta menginjak – injak mekanisme pendidikan. Yang orientasinya lebih mengarah ke pembenaran karena diselimuti faktor ‘X’, hingga membangun sistim menghalalkan aneka ragam strategi illegal.

Mengakhiri percakapannya dengan Suara Buruh Nasional, seputar kepercayaan yang diberikan pemerintah terhadap pihak Kepala Sekolah sebagai pengguna anggaran. Dengan cukup sederhana Anwar Dalimunte, SPd menyikapinya, hal tersebut sebagai sebuah tanggungjawab moral bagi seseorang yang menjabat pucuk pimpinan dimanapun mereka ditugaskan. Hikmah dan pembelajaran yang perlu dipetik ialah, bagaimana seorang pimpinan unit kerja di sekolah, mampu mengorientasikan dirinya sebagai manajer pengguna anggaran, agar melakukan pengelolaan dana tersebut sesuai dengan aturan hukum tuturnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

comments