CATATAN : SYOFIAN WARTAWAN SUARA
BURUH NASIONAL
Sekitar 700-an lebih calon murid baru, yang
mendaftar di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN – I) di Jalan KH Wahid
Hasyim Stabat Langkat menjelang penutupan Juni tahun ini. Diperkirakan hanya
668 orang di antara pendaftar, dipastikan lolos sebagai murid baru di kelas X.
Yang akan dikondisikan dan ditampung di 18 lokal, berdasarkan jurusan mereka
pilih di sa’at mendaftar. Demikian perbincangan Suara Buruh Nasional
bersama Kepala SMK Negeri – I Stabat Anwar Dalimunte, SPd, beberapa sa’at
berlangsungnya rapat kooperasi kalangan internal tenaga didik di lingkungannya,
ketika dihubungi di gedung PKK Langkat Kamis sore pekan lalu (27/6).
Menurut Kepala SMK Negeri – I Stabat Anwar
Dalimunte, SPd, final penerimaan murid baru di angka ‘668’
tersebut di atas. Selain salah satu upaya, mengkondisikan angka ideal
berdasarkan lokal yang tersedia, kemudian menyikapi hasil rapat internal para
tenaga didik, se SMK Negeri – I Stabat merangkap anggota panitia, usai
pengumuman hasil Ujian Nasional (UN) 2012/2013 beberapa pekan terakhir.
Menjawab seputar tindak lanjut program rutin
tahunan dunia pendidikan, terutama menyambut awal tahun ajaran 2013/2014
khususnya di lingkungan SMK Negeri – I Stabat. Anwar Dalimunte, SPd
mempertegas, betapa pentingnya penataan yang berkaitan erat dengan mekanisme
pendaftaran dan Penerimaan Siswa Baru (PSB), sesuai peraturan dan undang –
undang pendidikan.
Pertimbangan tersebut dipandang rasional dan
sangat urgen, mengingat pihak sekolah turut bertanggungjawab untuk
memberikan pelayanan terhadap publik secara berimbang. Tanpa mengkesampingkan
keunggulan pendaftar, yang dibuktikan dengan nilai terakhir dari sekolah
asalnya masing - masing.
Namun argumentasi Anwar Dalimunte, SPd tersebut,
bersinggungan erat terhadap keberadaan lokal dan kemampuan daya tampung sekolah
sebagai ruang pembelajaran. Yang dijadikannya sebagai salah satu pertimbangan
sangat mendasar, ketika memperoleh kepercayaan memimpin unit kerja di
lingkungan SMK Negeri – I Stabat Langkat di beberapa kurun terakhir.
Maksudnya dengan menyikapi kapasitas ruang
sekolah, merupakan langkah awal dan sangat penting guna menciptakan
kenyamanan siswa mengikuti proses pembelajaran secara kejuruan. Kesimpulan
Anwar Dalimunte, SPd selaku Kepala SMK Negeri – I Stabat, justeru menghadapi
peluang PSB ia harus mampu mengendalikan kewenangannya sesuai amanah undang –
undang, demi menghindari pelampauan batas maksimal yang berorientasi ketidakwajaran.
BEBAN MORAL dan HUKUM
Melirik cuplikan perbandingan dibeberapa kurun
waktu terakhir, hingga menjelang masa bakti kepemimpinan Anwar Dalimunte, SPd,
memasuki gerbang tahun ajaran 2013/2014 ke depan dan seterusnya. ‘Ia mengkondisikan SMK Negeri – I Stabat,
merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari basis pendidikan peringkat
lanjutan atas. Di antara berbagai satuan pendidikan sederajat di belahan tanah
air, sekalipun perguruan tersebut masih kategori swasta’.
Anwar Dalimunte, SPd memperingatkan, di awal tahun pelajaran baru tersebut
untuk pertama kalinya peringkat lanjutan atas se tanah air, akan memperoleh
subsidi rutin berupa kucuran Biaya Operasional Sekolah (BOS), dari pemerintah
pusat. Nominal terendah Rp 500 ribu per smester, atau Rp 1 juta per tahun tiap
peserta belajar.
Seiring kebijakan pemerintah pusat yang
meluncurkan subsidi BOS ke setiap unit SLTA Negeri/Swasta dimaksud, sudah
barang pasti menuntut para Kepala SLTA di negeri ini mampu bekerja ekstra hati
– hati, ujar Anwar Dalimunte, SPd meyakinkan pewawancara. Anwar Dalimunte, SPd
menyebutkan, jika sebelumnya Kepala Sekolah berfungsi sebagai Pimpinan Unit
Kerja dan merangkap guru kelas, kini memperoleh tugas tambahan sebagai manajer
yang mengelola penggunaan anggaran.
Dengan demikian Anwar Dalimunte, SPd
menyimpulkan, melirik besarnya anggaran per tahun yang diberikan pemerintah
pusat kepada pihak sekolah, berdasarkan jumlah murid. Tidak berarti membuatnya
hilang kendali, hingga melakukan pelanggaran terhadap berbagai peraturan, serta
menginjak – injak mekanisme pendidikan. Yang orientasinya lebih mengarah ke
pembenaran karena diselimuti faktor ‘X’, hingga membangun sistim menghalalkan
aneka ragam strategi illegal.
Mengakhiri percakapannya dengan Suara Buruh
Nasional, seputar kepercayaan yang diberikan pemerintah terhadap pihak
Kepala Sekolah sebagai pengguna anggaran. Dengan cukup sederhana Anwar
Dalimunte, SPd menyikapinya, hal tersebut sebagai sebuah tanggungjawab moral
bagi seseorang yang menjabat pucuk pimpinan dimanapun mereka ditugaskan. Hikmah
dan pembelajaran yang perlu dipetik ialah, bagaimana seorang pimpinan unit
kerja di sekolah, mampu mengorientasikan dirinya sebagai manajer pengguna
anggaran, agar melakukan pengelolaan dana tersebut sesuai dengan aturan hukum
tuturnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
comments