Koalisi LSM Anti Korupsi Dukung Kapolres Tanjungbalai Tuntaskan Dugaan Penyelewengan Bantuan Kapal Kepada Nelayan

Tanjungbalai, SBN---Koalisi aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Tanjungbalai meminta Polres  mengusut tuntas dugaan korupsi Program Usaha Mina Pedesaan (PUMP) di kantor Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kota Tanjungbalai tahun 2012 sebesar Rp1,5 miliyar. Diduga, penyaluran dana untuk kesejahteraan nelayan itu dirampas melalui Kelompok Usaha Besama (KUBE) fiktif yang dimiliki kalangan pengusaha perikanan.

“Kami sangat bangga dan mendukung upaya Polres Tanjungbalai untuk membongkar kasus dugaan korupsi dana PUMP tahun 2012 sebesar Rp 1,5 miliar yang bersumber dari Bantuan Daerah Bawahan. Bahkan sudah memanggil dua KUBEsebagai langkah awal, namun kami berharap agarpenyidikan dan  penyelidikan kasus ini dituntaskan sampai menemukan titik terang siapa tersangkanya,”ungkap Koordinator Koalisi LSM Kota Tanjungbalai  yang terdiri dari LSM SGW, LSM Matahari Bangsa, LSM LP3SU, LSM Insani dan Fokusmaker Zulham Efendi Panjaitan, S.Sos.I, Kamis (13/6).

Zulham menilai, penyaluran dana PUMP 2012 tidak tepat sasaran, sebab diberikan kepada KUBE yang dibentuk oleh salah seorang pengusaha perikanan. Bahkan penerima KUBE ada yang masih tersangkut kasus pidana penggelapan  dana di Polres Tanjungbalai tapi masih menerima dana PUMP yang bersumber dari Bantuan Daerah Bawahan. Hal ini membuktikan penyaluran dana tidak tepat sasaran dan tidak sesuai prosedur dalam penyaluran bantuan pemerintah.

“Bila penyaluran seperti ini tidak mendapatkan sanksi hukum. Diduga uang rakyat yang seharusnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat menjadi percuma dan hanya menguntung warga yang sudah mampu atau bermodal saja,” katanya.

Kasatreskrim Polres Tanjungbalai AKP Aris Wibowo mengatakan, tetap melanjutkan proses penyelidikan terhadap kasus dugaan penyimpangan dana PUMP tahun 2012 sebesar Rp 1,5 miliar yang besumber dari Bantuan Daerah Bawahan. Namun pemeriksaan lanjutan terhadap 13 KUBE yang lain sebagai penerima dana masih ditangguhkan, sebab kita kekurangan personil,katanya. “Kami tetap melanjutkan kasus dana PUMP itu, tapi saat ini masih fokus ke kasus korupsi jalan hotmix dan setelah ini kami akan panggil KUBE lainnya,”

SESALKAN HILANGNYA SPANDUK

Koalisi LSM Anti Korupsi yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat Sumatera Government Watch yang diwakili Zulham Effendi, Panjaitan, S.Sos.I, Lembaga Swadaya Masyarakat Matahari Bangsa diwakili Agus Miri Pangaribuan, Lembaga Swadaya Masyarakat Indevendent Solidaritas Anak Negeri diwakili Hasanuddin Matondang, Forum Komunikasi Mahasiswa Karya Kekaryaan di wakili Sulaiman Marpaung, S.Sos.I dan Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Pemantau Pemilu dan Pemerintah diwakili Ahmad Effendi Sibarani, S.Ag mengutuk atas diturnkannya atau hilangnya spanduk Koalisi yang terpasang di tempat spanduk persisnya di jalan gereja samping Gedung DPRD Kota Tanjungbalai yang telah dipasang beberapa waktu lalu. hal ini dikatakan mereka bahwa mereka sudah memasang pada tempat-tempat spanduk yang telah disediakan Penko Tanjungbalai, tetapi sengaja diturunkan atau dihilangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Dalam pantauan wartawan dilokasi hilangnya spanduk Koalisi LSM Anti Korupsi yang bertuliskan" Koalisi LSM anti Korupsi mendukung sepenuhnya Kapolres Kota Tanjungbalai untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi penyimpangan dalam penyaluran bantuan Kapal Nelayan yang bersumber dari Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) sebesar Rp. 1,5 Milyar". Mereka mengatakan kami memasang dua buah spanduk yang pertama di pasang di Titi Sei kepayang dan yang kedua di tempat Pemasangan Spanduk persis disamping kantor DPRD, nyatanya yang hilang dan diturunkan itu spanduk yang disamping kantor DPRD dan depan Polres Tanjungbalai ungkap Matondang. >>AES