Pemekaran Hulo Batu Dijadikan Motor Politik

>>April Wau

Nias Selatan, SBN---Pemekaran Hulo Batu jadi satu Kabupaten jangan dijadikan motor politik orang tertentu, seyogianya pemekaran terus diperjuangkan dan hutan serta kekayaan laut harus dijaga atau diawasi dari tangan perampok. Pemekaran empat kecamatan baru di daerah itu, telah mendorong kita untuk dapat berdiri sendiri jadi kabupaten, akan tetapi janganlah habis waktu untuk membahas peta batas kecamatan, sehingga melupakan apa sebenarnya yang akan terjadi di kepulauan batu ketika hutan dan hasil laut porak – poranda dibuat orang tak bertanggung jawab. Seperti diketahui kegiatan penebangan hutan tanpa reboisasi yang dilakukan PT. Gruti dan PT. Teluk Nauli dan illegal fishing merajalela hingga tepi pantai, tutur Edila Zebua kepada wartawan di Teluk Dalam kemarin

Menurutnya, pemekaran itu adalah dambaan seluruh masyarakat Hulo Batu akan tetapi adakah para motor pemekaran itu memikirkan kelangsungan hidup atau kesejahteraan masyarakat ketika pemekaran tersebut terjadi, tidak kah akan lebih melarat nantinya masyarakat Hulo Batu ketika lepas dari kabupaten induk yakni Kabupaten Nias Selatan, karena sumber daya alam andalan yakni sektor kehutanan dan kelautan sudah punah, tambah Edi.

“Dia menghimbau supaya para tokoh masyarakat Hulo Batu berpikir lebih arif dan segera melakukan tindakan konkrit terhadap pelaku penebang hutan dan illegal fishing di daerah Hulo Batu”, karena itulah harapan masa depan pemekaran untuk membelanjai daerah itu sendiri katanya. Sehingga para pencetus dan penggagas pemekaran Hulo Batu tidak dituding bahwa pemekaran Hulo Batu hanya sebagai perahu politik semata, ujar Edi.

Terpisah anggota DPRD Hardi Maduwu, menyatakan bahwa, sejumlah toko Hulo Batu saat ini sedang menghayal dan asyik membahas batas Kecamatan, mereka lupa akan bencana besar yang sebentar lagi mengancam hidup masyarakat Hulo Batu. Lihat saja hutan di Desa Saeru sudah habis dibuat PT. Gruti sekarang perusahaan tersebut sudah berpindah ke Tanah Bala melanjutkan penebangan hutan disana.

Dia berharap agar para tokoh pemekaran jangan hanya sibuk mengurusi pemekaran akan tetapi hutan dan laut yang ada dibiarkan ditangan perampok. Seharusnya rekomendasi yang pernah dikeluarkan DPRD Nias Selatan menutup kegiatan kedua perusahaan PT. Gruti dan PT. Teluk Nauli harusnya tokoh masyarakat mengajak masyarakat untuk mengawal dan mendesak pemerintah daerah untuk  ditindak lanjuti supaya rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh dua perusahaan PT. Gruti dan PT. Teluk Nauli. Tegas Hardi.