Sergai Gelar Sosialisasi PP Nomor 71 Tahun 2010

TERAPKAN SAP BERBASIS AKRUAL,

>>J.Irwansyah.S 

Sei Rampah, SBN---Instansi pemerintah merupakan perangkat negara yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab terhadap masyarakat dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Tata pemerintahan yang baik dan bersih atau dikenal dengan istilah good governance dan clean goverment merupakan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui instansi formal dan informal.

Salah satu prinsip untuk menciptakan good governance yakni akuntabilitas keuangan yang diimplementasikan dalam penyajian dalam penyampaian laporan keuangan secara baik.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang merupakan pengganti dari PP Nomor 24 Tahun 2015 bahwa dalam penyampaian laporan keuangan harus sesuai dengan SAP berbasis akrual.

Hal ini dikemukakan Bupati Sergai Ir. H. T. Erry Nuradi MSi dalam sambutannya saat membuka Sosialisasi PP Nomor 71 Tahun 2010 di aula Hotel Antares Medan, Selasa (14/5).

Turut hadir Wabup Ir. H. Soekirman, para Kepala SKPD dan Camat se-Sergai, Kabid Akuntabilitas Pemda BPKP Perwakilan Provsu Jaya Rahmat SE, para narasumber dan peserta sosialisasi.

Lebih lanjut disampaikan Bupati Erry Nuradi ada beberapa hal yang dapat dicatat dalam PP No 71 tahun 2010 ini yakni laporan keuangan bermanfaat bagi pemangku kepentingan, laporan keuangan tidak terbatas pada masyarakat, pihak yang berinvestasi, wakil rakyat dan lembaga pengawas serta pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP berbasis akrual walaupun saat ini masih diperkenankan menerapkan SAP berbasis kas menuju akrual.

Untuk mensukseskan program pemerintah, mengendalikan pelaksanaan program pembangunan dan upaya meminimalisir permasalahan yang akan muncul dikemudian hari, Bupati Erry Nuradi menghimbau kepada Kepala SKPD agar mendorong seluruh staf untuk bekerja secara baik, cepat dan melaksanakan SAP berbasis akrual. Kepada fasilitator dari BPKP Perwakilan Provsu diharapkan dapat memberikan bimbingan yang jelas dan tepat, ujar Bupati Sergai.

Sedangkan kepada para peserta sosialisasi Bupati Erry berpesan agar membangun komuniukasi dengan metode dua arah sehingga dapat menyerap ilmu yang diberikan. Hal ini diharapkan nantinya dapat membuat laporan keuangan sesuai SAP berbasis akrual di SKPD masing-masing dengan tujuan agar pemerintah tanah bertuah negeri beradat ini mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal penyampaian laporan keuangan di masa mendatang, pungkas Erry Nuradi.

Sebelumnya Kabid Akuntabilitas Pemda BPKP Perwakilan Provsu Jaya Rahmat  mengatakan bahwa PP 71/2010 bermanfaat dalam memberikan gambaran laporan keuangan yang lebih proporsional untuk menilai kinerja pemerintah daerah serta membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Karena disamping ketaatan penyampaian laporan keuangan, BPK RI juga melihat bentuk laporan keuangan harus sesuai dengan SAP.

Ketua pelaksana kegiatan Kadis PPKA H. Agus Tripriyono SE, MSi.Ak melaporkan tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini agar menciptakan persamaan persepsi dan peningkatan wawasan serta pemahaman dalam mengimplementasikan PP 71/2010 untuk mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sehingga laporan keuangan yang bersumber dari APBD dapat disampaikan tepat waktu.

Sosialisasi yang dilaksanakan sejak tanggal 14-16 Mei 2013 ini diikuti oleh para Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan seluruh bendahara pengeluaran di lingkungan Pemkab Sergai dengan narasumber dari BPKP Perwakilan Provsu.

Materi dalam sosialisasi ini meliputi gambaran umum PP 71/2010, kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, pernyataan SAP tentang arus kas, catatan atas laporan keuangan, akuntansi investasi, akuntansi aset tetap, akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, akuntasi kewajiban, koreksi kesalahan, perubahan kebijakan dan operasi yang tidak dilanjutkan serta pernyataan SAP tentang laporan keuangan konsolidasi dan operasional.