Tapteng, SBN---Hampir seluruh sekolah yang ada di Kabupaten
Tapanuli Tengah melakukan pengutipan penebusan Surat Keterangan Hasil Ujian
Nasional (SKHUN). Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Bupati Tapteng
yang memprogramkan pendidikan gratis di Kabupaten berjuluk Negeri Wisata Sejuta
Pesona ini.
Dari mulai tingkat SD sampai tingkat SMA sederajat melakukan pengutipan yang
besarnya bervariasi dari mulai tujuh puluh ribu rupiah sampai ratusan ribu
rupiah. Dari penuturan beberapa orangtua siswa ketika dikonfirmasi wartawan
membenarkan hal tersebut dan bahkan mereka mengaku pihak sekolah tidak akan
memberikan SKHUN anak didik apabila belum membayar.
“Untuk menebus SKHUN kami bayar seratus ribu per siswa. Disetor kepada pihak
sekolah saat mau mengambil SKHUNnya,” tutur Hutagalung salah seorang orangtua
siswa salah satu SMP negeri di daerah kecamatan
Sitahuis.
“Kami ada membayar sebesar tujuh puluh ribu untuk
mengambil SKHUN. Dan itu sudah kesepakatan, kalau belum bayar belum bisa
menerima SKHUNnya” ungkap S yang juga salah seorang orangtua siswa ketika
ditemui disalah satu SD di kecamatan Tukka baru-baru ini.
Ketika hal ini dicoba dikonfirmasi terhadap salah seorang Kasek SD di daerah
kecamatan Tukka, N, Br. Ht. Hyn, membenarkan adanya kutipan tersebut, namun
dirinya menolak bila disebut “mengutip”. Pasalnya, pihak sekolah berdalih
pengutipan tersebut merupakan kesepakatan orangtua siswa dengan komite tanpa
adanya campur tangan dari pihak sekolah. “Itu kesepakatan bersama antara
orangtua siswa dengan pihak komite, kami tidak ikut campur dalam hal itu,”
kilahnya saat ditemui diruang kerjanya Rabu (19/6).
Namun ketika ditanya, kalau memang atas kesepakatan orangtua dengan pihak
komite tanpa campur tangan pihak sekolah, kenapa orangtua siswa menyetorkan
uangn tersebut kepada pihak sekolah, bukan ke pihak komite atau salah seorang
orangtua siswa yang dihunjuk dan kemana arah penggunaan dana tersebut?. Karena
tidak sanggup menjawab, kasek dengan bergurau mengatakan bahwa uang hasil
pengutipan tersebut telah dia habiskan untuk kepentingan pribadi. “Hu occop
sude, mahua haroha? (terjemah dari bahas batak ke bahasa Indonesia, “Kumakan
semua kenapa rupanya?”)” jawab kasek kepada wartawan.
Fenomena ini diduga diakibatkan, ketidak pedulian pihak dinas pendidikan
Tapteng dan menganggap hal tersebut "lumrah" dilakukan. Padahal,
anggaran untuk segala keperluan dari mulai pelaksanaan UN berlangsung sampai
penerimaan ijasah telah ditanggung oleh pemerintah, tanpa harus membebani
orangtua siswa.
Delta Pasaribu selaku kepala dinas pendidikan
Kabupaten Tapanuli Tengah ketika dikonfirmasi melalui telepon selularnya, tidak
bersedia mengangkap hand phonenya. Dan ketika dikirimi pesan singkat juga tidak
dibalas. >>STR
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
comments