KKN di Daerah Sangat Kental dari Masa ke Masa

>>Laporan : Waljiber. S

Pekan Baru-Riau, SBN---Sudah lama Pemerintah Negara Republik Indonesia (RI) berkomitmen untuk memberantas yang namanya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) sekaligus memberantas serta memberi sangsi yang tegas terhadap para Koruptor yang menjalankan praktek KKN tersebut. Hal itu tidak terkecuali siapa, dimana dan berapa besar dana yang sudah ‘digelapkan/dikorupsi’.  

     Untuk melaksanakan komitmen tersebut bukan hanya Kepala Negara yaitu Presiden RI yang bekerja tetapi setiap lembaga Negara yang terkait dengan masalah KKN juga turut melaksanakan tugas khusus tersebut, diantaranya adalah BPK dan KPK serta lembaga swasta dan LSM yang menjurus/mengarah ke Pemantau serta Pemberantasan KKN. 

     Pemerintah pusat sangat getol sekali menjalankan, melaksanakan pemberantasan KKN dan para Koruptor, karena praktek KKN dan Koruptor tersebut sangat merusak citra dan martabat Bangsa dan bukan hanya itu bahkan praktek KKN itu dapat membuat suatu Bangsa menjadi Miskin di dalam segala hal, oleh sebab itulah Pemimpin Negara RI ini selalu menghimbau agar menjauhkan diri dari KKN dalam menjalankan tugas dan fungsinya di masyarakat. 

     Ironisnya himbauan agar menjauhi Korupsi yang begitu gencar, namun justru koruptor malah semakin banyak, terbukti banyaknya kasus korupsi yang terungkap serta sudah banyak para koruptor yang ditangkap, diadili dan dijebloskan ke dalam jeruji besi oleh KPK, tetapi sepertinya tidak membuat jera para pejabat di daerah-daerah untuk menjauhi KKN, berbagai cara dilakukan untuk memuluskan niat yang kurang terpuji tersebut agar tidak tercium oleh pihak yang berwenang dan terkait. Modus yang dijalankan dengan cara memberikan bantuan berupa bantuan sosial melalui proposal sampai dengan memanfaatkan proyek-proyek pembagunan yang ada di setiap daerah.  

     Hal ‘Pencurian uang Negara’ sudah sangat kental sekali di setiap daerah terjadi dan sepertinya hal tersebut sudah menjadi kebiasaan turun temurun dari pemimpin yang sebelumnya sampai pemimpin yang sedang menjabat. Dan yang lebih parahnya lagi, ada beberapa sistem pemerintahan yang dijalankan pun terkesan arogan, otoriter dan dibuat seperti sistem kerajaan, karena dalam menjalankan roda pemerintahan selalu merujuk pada komando tertinggi bukan sistem kepala bagian/kepala dinas. Hal seperti itulah yang banyak terjadi di daerah khususnya di wilayah Provinsi Riau ini. 

     Dari hasil Pantauan, Pengawasan dan Investigasi Tim Inteligent dan Tim Investigasi  LPP-TIPIKOR (Lembaga Pemantau Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) DPW Provinsi RIAU di lapangan selama ini terdapat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan di dalam ruang lingkup pemerintahan kabupaten yang ada di Provinsi Riau, diantaranya tidak adanya transparansi penggunaan Anggaran APBD, tidak terdatanya sebagian dari kegiatan usaha perusahaan dan masyarakat di instansi terkait yang membidanginya, tidak jelasnya anggaran dana pembangunan yang dikucurkan oleh pemkab di setiap kelurahan/desa, tidak jelasnya pengerjaan proyek-proyek pembangunan yang telah disahkan dan di umumkan oleh pihak instansi terkait yang membidanginya dan masih banyak lagi kejanggalan-kejanggalan lainnya. 

     Yang mengacu terjadinya KKN yang sudah banyak terjadi di ruang lingkup pemerintahan kecamatan dan kabupaten tersebut, DPW Provinsi Riau LPP-TIPIKOR, akan bekerja keras dalam mengawasi gerak-gerik dan memberantas praktek KKN di ruang lingkup kerja aparat pemerintahan yang ada di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai abdi masyarakat dan negara di wilayah Provinsi Riau, demi terciptanya suasana madani dan tercapainya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Riau dan peningkatan pembangunan disegala sector. 

     “Kami akan terus bekerja dalam mengawasi dan memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Provinsi Riau dan kami akan segera melaporkan setiap tindakan KKN ke pihak BPK dan KPK melalui pimpinan pusat dari LPP-TIPIKOR ini, kami juga tidak akan membiarkan bangsa ini jatuh miskin bahkan hancur oleh karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab oleh karena perbuatan KKN yang dikerjakan oleh oknum-oknum tersebut selama ini. Hal ini kami lakukan demi bersihnya Indonesia dari KKN dan terciptanya suasana Indonesia yang kondusif dan tercapainya cita-cita bangsa dalam memberantas kemiskinan dan tercapainya pembangunan yang merata di Bumi Indonesia tercinta ini”,ungkap Ketua DPW Prov.Riau LPP-TIPIKOR, Syahmuliyadi Harahap di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.