Madina, SBN---Berdasarkan hasil perbincangan wartawan dengan beberapa warga dianggap tokoh masyarakat, para pendidik, alim ulama, tokoh adat yang berpotensi dalam mengkaji, menganalisa perkembangan pembangunan di kabupaten Mandailing Natal. Dari sekian keluhan masyarakat secara pokok dari sekian keluhan itu dapat disimpulkan 9 hal pokok keterlambatan pembangunan.
Pertama, pembangunan jalan protokol mengubungkan propinsi Sumatera Barat dengan beberapa kota-kota di propinsi Sumatera Utara, seperti Padangsidimpuan, Rantau Parapat, Tarutung, Pematang Siantar, Kisaran, Medan, juga ke Kota Pinang menuju Pekan Baru. Sampai berita ini di muat keadaan ruas jalan di lokasi bukit dua baleh Muara Sipongi yang berbatasan dengan Sumatera Barat keadaan amburadul. Sekitar 4 Km sisi jalan raya longsor hingga arus lalu lintas sering macet di lokasi ini, sebab fisik jalan longsor sampai aspal jalan ikut runtuh ke lembah sisi jalan. Di lokasi ini jika hujan, air mengalir sampai ke ruas jalan, dan perlu bung supir ekstra hati-hati, sebab salah sedikit jurang yang dalam menanti maut. Jalan kabupaten di kecamatan Hutabargot menghubungkan desa Runding ke desa Tarutung Panjang ruas jalan separuh diantaranya di tumbuh ilalang, rumputan setinggi setengah meter hingga tiga meter, ruas jalan antara desa Hutatonga dengan Pasar Akat Hutabargot penuh lobang-lobang dan becek pada saat hujan. Ruas jalan dari desa mondan sampai ke desa Simanondong keadaan amburadul. Ruas jalan dari desa laru menuju tambangan, aspal hancur, berlobang-lobang, ruas jalan sempit, parit jalan tidak dirawat.
Kedua, pemberian beasiswa kepada para siswa rangking pertama, rangking kedua, ketiga dan juara umum bagi sekolah SD, SMP/Sederajat, SMK/sederajat secara merata di tiap sekolah belum tersentuh. Bantuan keperluan beaya sekolah khusus terhadap fakir miskin juga belum teralisasi dana dari APBD. Penghargaan atu bantuan kepada guru-guru terbaik tingkat SD, SMP/sederajat, SMK/sederajat dana APBD juga belum menjadi perhatian. Begitu juga bantuan kepada guru-guru komite sekolah sedikit pun belum menyentuh, dimana honor mereka setiap tahun perorang sekitar Rp.1.200.000 – Rp. 2.500.000 hanya dari dana BOS.
Ketiga, pemberian bantuan kepada tenaga honorer yang bekerja di Pustu, Puskesmas, RSUD dan yang bekerja di Instansi lain dana APBD juga belum mereka terima. Bantuan-bantuan kepada para partus/istri bersalin bgi para mereka yang ekonominya sangat lemah tidak terbantu, yang kadang biaya bersalin bermasalah sampai dioperasi menelan biaya belasan juta rupiah atau mendekati Rp.10.000.000,-
Keempat, bantuan-bantuan dana APBD khusus kepada para petani, seperti pupuk, obat-obatan, bibit unggul murni gratis secara menyeluruh dan berkesinambungan masih dalam tanda tanya besar bagi para petani. Juga bantuan handtraktor secara menyeluruh di setiap desa cara gratis belum mampu dinikmati masyarakat petani. Pemberian pupuk untuk pohon karet, plangkir, kaleng, pisau guris (sadap karet) secara gratis masih dalam angan-angan. Bantuan ternak seperti sapi, kerbau, kambing dan bebek kepada warga secara menyeluruh dan berkesinambungan yang dapat dinikmati masyarakat di setiap desa/ kelurahan dalam ilusi.
Kelima, proses mutasi pejabat belum sesuai dengan bakat, prestasi, tingkat golongan dibeberapa instansi masih keadaan amburadul. Pejabat yang menduduki jabatan tertentu runmor yang berhasil adalah bagi mereka yang bersedia memberikan duit sekian ratus juta rupiah atau puluhan juta rupiah atau belasan juta rupiah dan bagi eselon rendahan atau kepala sekolah di bawah belasan juta rupiah atau di atas lima juta rupiah. Namun jika diajak bicara atau ingin konfirmasi terhadap mereka yang menduduki jabatan tidak bisa menjawab, atau tidak bersedia mengaku yang sesungguhnya.
Keenam, urusan-urusan kenaikan golongan tidak sedikit dipersulit jika tidak ada uang pelicin, penerimaan rapel gaji selalu atau sering disunat oleh bendahara sampai puluhan ribu rupiah atau bahkan ratusan ribu puriah.
Ketujuh, perbaikan jembatan antar propinsi seperti jalur dua di kelurahan Siabu belum ada pelebaran, karena dilokasi ini lebih lebar luas jalan dari pada jembatan begitu juga jembatan di depan mesjid Aek Hapesong desa Hutapuli, pas pada tikungan belum ada perluasan jembatan. Penambahan jalur dua sejak adanya jalur dua di kelurahan Siabu belum ada penambahan sampai ke kelurahan simangambat. Atau sampai ke desa Sinonoan. Pengaspalan jalan ke sentra produksi di kelurahan Siabu arah ke kanan Sibaluang belum tersentuh, juga arah ke Saba Bolak persawahan warga kelurahan Siabu. Perbaikan dek atau pembangunan dek semen selokan di kelurahan Siabu juga belum teralisasi secara sempurna. Hingga sampah-sampah bangkai binatang menjadi biang penyakit. Begitu juga ruas jalan mulai dari persimpangan desa hutagodang muda menuju desa Tanjungsialang kecamatan Siabu belum ada perbaikan. Sampai di aspal.
Kedelapan, sampai berita ini perhatian kepada kepala-kepala lorong/atau kepala lingkungan di tiap desa belum menerima honor yang layak dari dana APBD, tidak hanya itu lebih banyak kepala desa berkantor di rumah nya dan di kantor kepala desa lantaran kantor kepala desa memang tidak ada, dan belum ada pemikiran Bupati atau Gubernur ata Menteri dalam Negeri memberikan bantuan genset di tiap-tiap lorong atau lingkungan secara merata dan menyeluruh, karena genset ini sangan penting artinya untuk keperluan siriaon atau siluluton pada saatlampu PLN tidak hidup.
Kesembilan, belum ada niat baik pemerintah melarang para warung tuak atau minuman keras di wilayah kabupaten ini secara tuntas dan tidak pandang bulu, berkesinambungan. Gara-gara minuman keras tidak sedikit orang berkelahi, amoral, balap liar, tindakan anarkis bahkan sampai tumpah darah, dan rumah tangga berantakan di sana sini. >>HH
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
comments