Strategi Peningkatan Pelayanan Publik Sekda Kota Gunungsitoli Pada Upacara Bendera

>>Kristian Zebua

Gunungsitoli, SBN---Pelayanan publik merupakan serangkaian aktifitas yang dilakukan pemerintah beserta aparaturnya kepada masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani. Penyampaian kata-kata ini oleh oleh Sekda Kota Gunungsitoli pada Senin, (22/07) yang lalu bertepatan pada kegiatan Upacara Bendera.

Sekda Kota menuturkan, bahwa sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, adalah melayani. Pelayanan dalam hal ini mencakup seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkannya, dan yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan kepada mereka. Akan tetapi penyelenggaraan pelayanan oleh aparatur pemerintah diberbagai sendi menyangkut pemenuhan Hak-Hak Sipil dan Kebutuhan Dasar Penduduk masih belum sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dengan masih banyaknya pengaduan, keluhan, dan protes masyarakat, baik secara langsung kepada para pimpinan unit pelayanan maupun melalui surat pembaca melalui media massa.

Untuk itu perlu pemerintah melalukan berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memberikan tingkat kepuasan kepada masyarakat yang menerimanya. Berbagai masalah dalam upaya dalam peningkatan pelayanan publik ini, merupakan PR Pemerintah untuk menuntaskannya. Seperti kita kita ketahui bahwa salah satu esensi dari kepemerintahan yang baik adalah terciptanya suatu produk pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel dari pemerintah yang diarahkan kepada masyarakat.

Adapun strategi peningkatan pelayanan publik yang ditawarkan oleh Sekda Kota Gunungsitoli meliputi, Peningkatan Kualitas Perilaku Dan Keprofesionalan Aparatur Pemerintah. Merupakan salah satu strategi dalam menciptakan pelayanan publik yang baik, sebab dewasa ini keluhan-keluhan datang dari masyarakat yang menilai pelayanan publik kurang mantap dikarenakan sikap dan perilaku SDM Aparatur Pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat yang susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, sungguh sangat menyedihkan bukan.....???????????. Rendahnya tingkat kualitas SDM Aparatur dan keprofesionalan para pegawai ini juga mengakibatkan sering terjadinya diskriminasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Dimana ada yang menerima pelayanan secara maksimal dan ada pula yang hanya mendapatkan pelayanan yang sekedar saja. Loh kok bisa...!!!!!!!!!. maka kita harapkan sasaran peningkatan kualitas pegawai ini dapat menjadi Central Point dari SKPD yang membidangi. Kondisi birokrat yang memiliki kecakapan, ketrampilan, perilaku yang patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku, serta penempatan posisi yang sesuai dengan bidangnya, tentunya akan memberikan dampak yang positif kepada terciptanya pelayanan publik berkualitas. Sikap baik yang selama ini terjadi bukanlah yang seperti kita lihat, dimana masyarakat dibuat susah dengan adanya pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai yang melayani. Hal ini perlu menjadi perhatian, sebab bila seorang aparatur pemerintah memiliki sikap yang bobrok, maka akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan.

Menciptakan Kebijakan Pelayanan Publik Yang Tidak Terlalu Procedural Dan Berbelit-Belit. Langkah selanjutnya adalah menciptakan kebijaka-kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan pelayanan publik. Salah satu tujuan kebijakan itu juga untuk mengubah image dan citra pelayanan publik yang selama ini terkesan berbelit-belit, boros dan memakan waktu yang cukup lama. Bentuk kebijakan itu adalah dengan menerbitkan atau membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kebijakan ini juga dibuat seiring dengan terselenggaranya proses desentralisasi kekuasaan ke daerah kabupaten/kota, sehingga dengan mekanisme tersebut masyarakt di setiap daerah mendapatkan pelayanan yang optimal dari pemerintah. Menerbitkan Standar Pelayanan Minimal ini juga transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat  sehingga menghindarkan kita dari perilaku menyimpang dari aparatur pemerintah dalam pelayanannya.

Peningkatan Fasilitas Yang Menunjang Kualitas Pelayanan Publik. Selain kedua aspek diatas salah satu sisi lain yang patut diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan layanan publik adalah meningkatkan penyediaan fasilitas yang lengkap. Seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka sudah sepatutnya pemerintah menerapkan kemajuan teknologi itu untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik. Peningkatan fasilitas ini mencakup fasilitas fisik dan non fisik. Pengelolaan keuangan sudah mulai disentuh oleh teknologi informasi. Bayangkan saja, laporan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun 2012 baru tuntas beberapa waktu yang lalu. Dan sampai saat ini masih ada satu SKPD yang masih perlu diferifikasi hal ini tentunya tidak menurunkan opini atas laporan Keuangan Pemko Gunungsitoli TA. 2012.

Maka dapat kita simpulkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu proses yang bertujuan untuk memberikan berbagai jenis layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat baik itu pemenuhan hak-hak sipil maupun pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Untuk itulah pemerintah melakukan berbagai strategi maupun upaya untuk mengatasi permasalahan itu sekaligus mampu menciptakan pemerintah yang Baik dan Bersih Bebas KKN. Dan ini merupakan tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat dalam melaksanakan pelayanan yang optimal, efektif, efesien dan akuntabel sebagai bagian dari paradigma baru administrasi publik. Tuntutan untuk menciptakan konsep GOOD GOVERNANCE adalah wujud dari pelayanan publik tadi dengan memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan semakin tinggi. Untuk itu, semoga hal ini menjadi perhatian khusus kepada masing-masing pihak, baik Pimpinan SKPD, Kepala-kepala Bagian, Kabid, maupun staf, supaya secara berkelanjutan merubah dan memperbaiki sikap dan perilaku agar semakin profesional dalam melayani publik demi menciptakan GOOD GOVERNANCE..