Pemkab Sergai Bersama Bitra Indonesia Gelar Diskusi Publik

>>J. Irwansyah. S

Sei Rampah, SBN---Dalam upaya mendukung peningkatan partisipasi masyarakat desa khususnya kaum perempuan dalam penyusunan rencana pembangunan di daerah serta mewujudkan perencanaan pembangunan yang pro poor dan responsif gender, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) bersama Yayasan Bitra Indonesia menggelar diskusi publik “Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pro Poor dan Responsif Gender” bertempat di aula Sultan Serdang Kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Kamis (11/7).

Turut hadir pada acara diskusi publik ini Bupati Sergai Ir. H. Soekirman, Asisten Ekbangsos Drs. Amirullah Damanik, Asisten Admum H. Rapotan SH, MAP, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Drs. Rachmad Karo-Karo, Kadis PPKA H. Agus Tripriyono SE, MSi, Kepala BP2AKB Irwani Jamillah SH, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, Camat, para kepala desa wilayah kerja Bitra di Sergai dan TKPKD Sergai.

Hadir sebagai nara sumber pada acara ini yakni  Kepala Bappeda Sergai Ir. H. M.Taufik Batubara, Siska Barimbing dari Bitra Indonesia dan Sekretaris eksekutif Fitra Sumut Rurita Ningrum.

            Bupati Sergai Ir. H. Soekirman mengemukakan bahwa pemerintah membuka akses partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan daerah melalui proses musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai di tingkat Kabupaten. Dengan demikian diharapkan masyarakat khususnya kaum perempuan secara aktif dapat menyuarakan kebutuhan-kebutuhan yang dapat diakomodir melalui musrenbang.

            Di samping perencanaan pembangunan melalui musrenbang, menurut H. Soekirman pemerintah pusat juga memiliki program pembangunan yang lebih praktis dan menjawab kebutuhan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yang mendapat respon yang sangat baik di masyarakat. Karena program ini dianggap menjawab kebutuhan dan sudah memiliki kuota tertentu untuk masing-masing daerah ataupun desa.

            Selain itu pembangunan juga dapat berupa kontribusi dari swasta seperti CSR maupun LSM yang mengerjakan proyek-proyek demi kepentingan masyarakat desa yang juga mendapat sambutan sangat baik dari masyarakat. Pembangunan yang ada baik dari pemerintah pusat, daerah maupun pihak lainnya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa dan dihimbau agar dapat dimiliki, dirawat dan dimanfaatkan secara maksimal, himbau Bupati Soekirman.

            Agar pembangunan oleh pemerintah daerah dapat berpihak kepada masyarakat kurang mampu dan responsif gender, diharapkan diskusi ini dapat menghasilkan formula-formula strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya kaum perempuan dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan ukuran terhadap anggaran yang pro poor dan responsif gender juga harus disepakati bersama, karena saat ini pemerintah daerah sudah memiliki ukuran yang baku terhadap kinerja dan program kerjanya melalui Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), jelas Bupati Sergai.

            Wakil Direktur Bitra Indonesia mengemukakan bahwa musrenbang diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperjuangkan haknya di anggaran sehingga diharapkan musrenbang dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

            Melalui diskusi ini diharapkan dapat melahirkan sistem pelaksanaan musrenbang desa dan kecamatan yang menjamin partisipasi perempuan dan masyarakat kurang mampu sehingga kebutuhan mereka dapat tertampung dalam anggaran pembangunan.

            Sekretaris Eksekutif FITRA Rurita Ningrum dalam paparannya mengemukakan apresiasinya kepada Pemkab Sergai karena hasil analisa terhadap APBD Sergai tahun 2013 sudah menunjukkan anggaran yang berpihak kepada masyarakat karena belanja langsung sudah lebih besar daripada belanja tidak langsung. Untuk itu diharapkan agar untuk tahun-tahun mendatang hal ini dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan.