Dugaan Terjadi Korupsi Di Jajaran Kontraktor Proyek Rohil

>>SL. Harahap

Sekeladi-Rokan Hilir, SBN---Didalam percepatan pembangunan di setiap daerah memang harus ada tindakan yang cepat dan bijaksana dari setiap Kepala Daerah demi tercapainya suatu daerah dan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Perihal tersebut juga diperlihatkan oleh Pemkab Rokan Hilir (Rohil), khususnya di Daerah Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kab.Rokan Hilir. 

     Percepatan pembangunan yang di programkan Pemkab Rohil tersebut dalam bidang peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana pendukung bagi warga, diantaranya pembangunan Jembatan. Akan tetapi pembangunan Infratruktur Jembatan tersebut tidak sesuai dengan yang di harapkan oleh seluruh masyarakat yang ada di sekitar proyek pembangunan jembatan tersebut. Pasalnya, proyek pembangunan jembatan itu sudah di mulai dari tahun 2012 lalu. Akan tetapi sampai saat ini pembangunan jembatan tersebut tak kunjung selesai. 

     Menurut keterangan warga setempat yang tidak mau disebutkan namanya di media ini menyampaikan bahwa,“Pembangunan Jembatan ini sudah lama dan belum jelas lagi kapan selesainya. Padahal kami masyarakat di daerah ini sangat membutuhkan jembatan itu untuk melaksanakan aktifitas kami sehari-hari. Tapi kami ini bisa berbuat apa??? Kami hanya masyarakat kecil yang tidak tau dan mengerti soal percepatan pembangunan yang di programkan pemerintah”, ucapnya. 

     “Setahu kami, proyek pembangunan jembatan Sekeladi itu proyek Tahun 2012, tapi sampai sekarang ini (Tahun 2013) tak ada kemajuan penyelesaiannya. Padahal itu proyek Pemkab Rohil yang telah di tenderkan kepada para kontraktor yang ikut dalam tender. Dan setahu kami proyek itu dimenangkan oleh perusahaan milik anaknya Bupati Rohil. Dan Pelaksana proyek CV. Hasri Wanda Putra. Lagi pula proyek tersebut diketahui dan dibawah pengawasan Dinas Bina Marga & Pengairan Pemkab Rohil. Akan tetapi proyek jembatan tersebut terlihat asal jadi dan terkesan di terlantarkan oleh pihak Kontraktor dan Pelaksana proyek. Dinas Bina Marga & Pengairan Pemkab Rohil pun sepertinya tutup mata dan berdiam diri saja”, tambah warga. 

     Pelaksanaan pembangunan proyek jembatan Beton Sekeladi Sekapas yang berlokasi di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil itu menelan biaya Rp. 1.766.076.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) yang mana dana tersebut di ambil dari dana APBD Kab. Rohil tahun anggaran 2012. 

     Bila dilihat dari fisik bangunan jembatan Sekeladi itu sungguh memiriskan hati dan tak enak di pandang mata. Bukan karena panjangnya jembatan yang hendak di bangun dan tidak adanya biaya Pemkab Rohil untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan jembatan tersebut, akan tetapi dugaan sementara saat ini pihak Kontraktor dan Pelaksana proyek enggan untuk menyelesaikan proyek jembatan itu. 

     Satu hal yang tidak masuk akal jembatan yang hanya sepanjang 10 meter – 12 meter dengan biaya sebesar itu tak bisa di selesaikan oleh sang pelaksana proyek yang notabene di pegang oleh anak Penguasa di Pemkab Rohil itu. Dari kejadian tidak rampungnya  pembangunan jembatan Sekeladi Sekapas itu dugaan kuat telah ada indikasi tindakan Korupsi yang dilakukan oleh Kontraktor dan Pelaksana Proyek. “Dimana para Pengawas dari Dinas Bina Marga & Pengairan Rohil berada???”. “Apakah sudah ada terjadi suatu kesepakatan dan perjanjian di antara kedua belah pihak sehingga pembangunan jembatan tersebut terbengkalis sampai saat ini???”. 

     Padahal jembatan Sekeladi Sekapas tersebut merupakan akses penghubung antara Kecamatan Tanah Putih dengan Kecamatan Rantau Kopar Kab.Rohil. Dan untuk masa sekarang ini, akses jalan menuju kedua Kecamatan itu pun terkendala (tidak lancar) dan akan memberikan dampak yang negative bagi masyarakat banyak di dua kecamatan. Dan kemungkinan besar yang bisa terjadi di daerah itu akan terisolir. 

     “Kami sangat mengharapkan sekali kepada Bupati Annas Maamun agar segera memerintahkan kepada kontraktor dan pelaksana proyek untuk meyelesaikan pembangunan jembatan yang ada di daerah kami ini, agar kami bisa dengan lancar melakukan aktifitas kami sehari-hari. Dan kami juga bisa menikmati sarana dan prasarana yang di bangun dari pajak yang kami bayarkan ke pihak Pemerintah setempat”, pinta warga.